OCTOBER 26, 2009 by teguhtimur
Perkembangan lembaga intelijen Indonesia di masa lalu dapat dibagi dalam dua babak penting, yakni babak intelijen perjuangan dan babak intelijen pembangunan (Wirawan, 2005). Dari istilah yang digunakan, sudah dapat dibayangkan bahwa babak intelijen perjuangan terjadi di masa-masa perang revolusi kemerdekaan dan beberapa saat setelah kekuatan kolonial meninggalkan Indonesia.
Tulisan ini dimuat dalam “Komisi I: Senjata, Satelit dan Diplomasi”.
Adalah Kolonel Zulkifli Lubis, seorang perwira militer alumni Pembela Tanah Air (PETA) bentukan Jepang, yang mengawali babak intelijen perjuangan ini. Zulkifli Lubis memimpin Badan Istimewa (BI) yang didirikan bulan September 1945 dengan tugas mengumpulkan sebanyak mungkin informasi menjelang kedatangan pasukan Belanda setelah Perang Dunia II berakhir. Wilayah negara yang begitu luas dan kemampuan mobilisasi yang masih amat terbatas, memaksa BI untuk sementara hanya beroperasi di Pulau Jawa. Tingkat pengalaman dan koordinasi yang rendah dari seluruh operasi intelijen di masa itu pun membuat keputusan politik pemerintah yang didasarkan pada laporan-laporan intelijen menjadi tidak optimal.
Walaupun menandatangani seluruh dokumen otorisasi laporan BI, namun Presiden Sukarno bisa dikatakan tidak memiliki kendali penuh atas operasi intelijen BI. Ia juga tidak dapat mengontrol operasi intelijen yang dilakukan kelompok militer yang memandang kegiatan intelijen sebagai bagian dari tugas mereka sebagai satuan tempur nasional. Intinya, koordinasi operasi intelijen di masa itu kacau.
Kondisi ini memaksa pemerintah beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 7 Mei 1946, mendirikan sebuah lembaga intelijen baru yang diberi nama Badan Kerahasian Negara (Brani) sebagai payung besar bagi berbagai operasi intelijen yang dilakukan satuan-satuan intelijen di seluruh Pulau Jawa. Seperti BI, Brani juga dipimpin Zulkifli Lubis. Walau telah diberi mandat sedemikian besar, namun pada praktiknya Brani pun terlibat dalam pertarungan kepentingan. Kali ini yang dihadapi Zulkifli adalah Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin yang juga membentuk lembaga intelijen di departemen yang dipimpinnya. Menyusul Brani, juga dibentuk Lembaga Pertahanan B yang dimaksudkan sebagai alat tanding untuk menghadapi pengaruh pihak sipil atas lembaga intelijen di tingkat nasional.
Pekerjaan Zulkifli Lubis terbilang berat. Selain menghadapi Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin yang mewakili kelompok sipil, dia juga harus bersitegang dengan kelompok militer yang masih ingin mendominasi operasi intelijen nasional. Fragmentasi ideologi politik kanan-tengah-kiri ketika itu ikut mempengaruhi perebutan pengaruh baik di tingkat elit lembaga intelijen maupun di saat operasi intelijen tengah berlangsung di lapangan. Kelompok militer yang “kanan” mengandaikan bahwa mereka berhadapan dengan koalisi kelompok “tengah” yang dipimpin Zulkifli Lubis dan kelompok “kiri” yang dimotori Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin.
Namun sesungguhnya, dua kelompok terakhir pun memiliki rivalitas yang tak mudah untuk dipadamkan. Pada episode selanjutnya, Brani dibubarkan dan Departemen Pertahanan membentuk lembaga intelijen Bagian V sebagai organisasi yang mengoordinir semua operasi intelijen di tingkat nasional. Kolonel TB Simatupang yang memimpin Angkatan Perang ketika itu juga mengambil inisiatif membentuk Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Pembentukan lembaga ini memperlihatkan pandangan kelompok militer yang tetap ingin terlibat dalam pengambilan keputusan politik tingkat nasional. Keadaan tak menentu ini terus berlangsung dan cenderung parah di saat Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer.
Hiruk-pikuk rivalitas dan perebutan pengaruh di panggung intelijen nasional sedikit dapat diredakan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 1 Juli 1959, yang berarti menjadikan dirinya sebagai pemain utama di atas panggung politik nasional. Sebuah lembaga intelijen bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI) sempat dibentuk walau tak berumur panjang karena kesulitan koordinasi dengan kubu militer. Tanggal 10 November 1959, Badan Intelijen Pusat (BIP) didirikan dengan kewenangan mengkoordinir lembaga intelijen lainnya, termasuk yang dikuasai oleh korps loreng. BIP bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Sukarno yang memberikan dukungan dana dalam jumlah besar untuk lembaga ini. Presiden Sukarno menunjuk orang kepercayaannya, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, untuk memimpin lembaga ini. Tetapi BPI dan karier Subandrio di dunia intelijen berakhir bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Sukarno delapan tahun kemudian.
Melanjutkan BIP, Pangkopkamtib Jenderal Soeharto yang kemudian menggantikan Presiden Sukarno mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) pada bulan Agustus 1966. Inilah tonggak babak intelijen pembangunan, dimana rivalitas politik yang diperkirakan mengancam kewibawaan pemerintahan Orde Baru difatwakan sebagai sesuatu yang haram.
Dipimpin Letnan Jenderal Yoga Sugama, salah seorang kepercayaan Soeharto, KIN bertanggung jawab langsung kepada Pangkopkamtib. Yang juga menjadi tugas lain KIN adalah membersihkan elemen pendukung rezim Sukarno, termasuk anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Bulan Mei 1967, KIN berubah nama menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dengan tugas utama mengumpulkan informasi dari luar negeri (intelligence gathering) dan operasi kontra spionase (counter espionage). Sementara itu fungsi pengawasan dalam negeri dijalankan oleh Satuan Khusus Intelijen atau Satsus Intel (Wirawan, 2005).
Karakter lembaga intelijen di masa awal Orde Baru ini disesuaikan dengan desain politik yang dikembangkan pemerintahan Soeharto yang menitikberatkan dan memprioritaskan stabilitas nasional. Pemerintah percaya hanya dengan stabilitas nasional proses pembangunan ekonomi nasional dapat dijalankan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi juga disandarkan pada pendekatan ini. Stabilitas nasional sebagai doktrin utama diartikan sebagai keadaan tanpa perbedaan pandangan politik dan oposisi. Untuk mendukung ideologi pembangunan ini, berbagai lembaga intelijen di era Orde Baru dibekali kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penangkapan terhadap pihak dan kelompok yang dipandang dapat membahayakan dan mensabotase program pembangunan nasional.
Era 1970-an adalah saat dimana pemerintahan Orde Baru berhasil mematangkan konsolidasi politik. Di masa itulah Presiden Soeharto memberikan tongkat kepemimpinan lembaga intelijen kepada Letnan Jenderal Sutopo Yuwono. Dan di luar itu, masih ada sejumlah lembaga yang juga memiliki peran dan kewenangan yang sama dengan Bakin. Sebut saja, Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) dan Kepala Sosial Politik Daerah (Kasospolda) dari jalur militer dan sipil yang dalam hal ini dimotori Departemen Dalam Negeri.
Namun konsolidasi politik yang terbilang matang di era 1970-an tidak secara otomatis melenyapkan tradisi rivalitas di lembaga intelijen. Pertarungan elit lembaga intelijen, seperti yang terjadi antara Sutopo Yuwono dan Ali Moertopo, yang juga merupakan orang kepercayaan Presiden Soeharto, telah melahirkan krisis politik di dalam negeri yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Malari 1974. Peristiwa ini telah mencoreng wajah stabilitas nasional Indonesia yang tengah menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang diperkirakan akan membawa aliran modal investasi dalam jumlah yang tak sedikit. Kisruh di tingkat elit itu pada akhirnya mengembalikan Yoga Sugama ke komunitas intelijen untuk menggantikan Sutopo Yuwono.
Wirawan mencatat bahwa di akhir 1980-an pemerintahan Orde Baru berniat mengubah watak dan karakter lembaga intelijen nasional. Kopkamtib yang kaku dan cenderung menggunakan pendekatan represif hendak digantikan dengan sebuah lembaga intelijen baru yang didesain lebih fleksibel dan mengedepankan pendekatan persuasif. Lembaga baru ini adalah Badan Koordinasi dan Stabilisasi Nasional (Bakorstanas), dibentuk tahun 1988 dan dipimpin Jenderal Try Sutrisno. Namun keinginan untuk mengubah watak dan karakter lembaga intelijen tampaknya masih sulit untuk dilakukan oleh Bakorstanas. Setidaknya, dari nama lembaga tersebut sudah terbayangkan bahwa pendekatan utama yang digunakannya dalam operasi intelijen adalah pendekatan keamanan untuk menciptakan stabilitas nasional. Selain itu, pada praktiknya lembaga ini juga menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga intelijen lain yang juga kaku dan menggunakan pendekatan represif, seperti Bakin dan Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI yang dipimpin Jenderal LB Moerdani, juga lembaga intelijen yang ada di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.
Secara singkat, babak intelijen pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru mengandaikan bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan syarat mutlak dan pintu masuk tunggal untuk mencapai pembangunan nasional dan, pada gilirannya, mensejahterakan rakyat. Stabilitas nasional ini juga dipandang sebagai resep jitu yang dapat menekan berbagai suara sumbang yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.
Pada bagian lain, bagi kelompok masyarakat sipil, model pendekatan pembangunan ini dikecam karena karakter kaku dan represifnya telah memakan banyak korban, korban-korban yang atas nama pembangunan justru terpinggirkan dan termiskinkan, dan ironisnya tidak dapat berkata apa-apa.
